Sri Wahyuni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa hal yang perlu disepakati dalam forum Musrenbang antara lain adalah berkaitan dengan rumusan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota, penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan, indikator serta target kinerja, dan lain-lain.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat memberikan arahan pada Pra-Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur 2023, di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (11/4/2022).

“Salah satu substansi penting yang dibahas adalah penyelarasan kembali target pencapaian indikator makro di tahun 2023 antara provinsi dengan kabupaten/kota, seperti target laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDRB perkapita, indeks gini, dan indeks kualitas lingkungan hidup (lKLH), sebagai ukuran umum keberhasilan pelaksanaan kinerja suatu pemerintahan,” kata Sri Wahyuni.

Hal ini, ujar dia, sangat penting mengingat pada prinsipnya target pembangunan yang ditetapkan oleh provinsi merupakan agregat dari hasil pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang baik menjadi modal penting dalam mengakselerasi terwujudnya kemajuan pembangunan di Kalimantan Timur.

Selain itu, lanjut dia, keberadaan ibu kota negara (IKN) Nusantara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, tentunya akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kaltim jika dapat memanfaatkannya dengan baik.

Dalam jangka pendek atau pada masa konstruksi maka pembangunan IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan perdagangan antar daerah. Selain itu juga akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. Sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, keberadaan IKN akan berpengaruh terhadap diversifikasi ekonomi dan peningkatan sektor non tradisional di Benua Etam.

“Saya harapkan agar seluruh komponen pembangunan di Kalimantan Timur, terutama sekali pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang adaptif dan antisipatif terhadap peluang yang muncul berkenaan dengan pemindahan Ibu kota Negara,” tandas Sri Wahyuni (mar)